Sejarah Singkat damri



Sejarah Singkat

Tahun 1943, terdapat dua usaha angkutan di jaman pendudukan Jepang JAWA UNYU ZIGYOSHA yang mengkhususkan diri pada angkutan barang dengan truk, gerobak/cikar dan ZIDOSHA SOKYOKU yang melayani angkutan penumpang dengan kendaraan bermotor/bus.

Tahun 1945, setelah Indonesia merdeka, dibawa pengelolaan Kementrian Perhoeboengan RI, JAWA UNYU ZIGYOSHA berubah nama menjadi "Djawatan Pengangkoetan" untuk angkutan barang dan ZIDOSHA SOKYOKU beralih menjadi "Djawatan Angkutan Darat" untuk angkutan penumpang.

25 November 1946, kedua jawatan itu digabungkan berdasarkan Makloemat Menteri Perhoeboengan RI No.01/DAM/46 dibentuklah "Djawatan Angkoetan Motor Repoeblik Indonesia", disingkat DAMRI, dengan tugas utama menyelenggarakan pengangkutan darat dengan bus, truk, dan angkutan bermotor lainnya.

Tugas ini pulalah yang menjadikan semangat "Kesejarahan" DAMRI yang telah memainkan peranan aktif dalam kiprah perjuangan mempertahankan kemerdekaan melawan agresi Belanda di Jawa.

Tahun 1961, terjadi peralihan status DAMRI menjadi Badan Pimpinan Umum Perusahaan Negara (BPUPN) berdasarkan PP No.233 Tahun 1961, yang kemudian pada tahun 1965 BPUPN dihapus dan DAMRI ditetapkan menjadi Perusahaan Negara (PN).

Tahun 1982, DAMRI beralih status menjadi Perusahaan Umum (PERUM) berdasarkan PP No.30 Tahun 1984, selnajutnya dengan PP No. 31 Tahun 2002, hingga saat ini. Dimana PERUM DAMRI diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan jasa angkutan umum untuk penumpang dan atau barang di atas jalan dengan kendaraan bermotor.

Sejarah Perum BULOG





BULOG SEBELUM MENJADI PERUM
Jika telusuri, sejarah Bulog tidak dapat terlepas dari sejarah lembaga pangan di Indonesia sejak zaman sebelum kemerdekaan sampai pemerintahan sekarang ini. Secara umum tugas lembaga pangan tersebut adalah untuk menyediakan pangan bagi masyarakat pada harga yang terjangkau diseluruh daerah serta mengendalikan harga pangan di tingkat produsen dan konsumen. Instrumen untuk mencapai tujuan tersebut dapat berubah sesuai kondisi yang berkembang.

Campur tangan pemerintah dalam komoditas beras diawali sejak Maret 1933 yaitu di zaman pemerintahan Belanda. Saat itu, untuk pertama kalinya pemerintah Belanda mengatur kebijakan perberasan, yaitu dengan menghapus impor beras secara bebas dan membatasi impor melalui sistem lisensi.

Latar belakang ikut campurnya pemerintah Belanda dalam perberasan waktu itu adalah karena terjadinya fluktuasi harga beras yang cukup tajam (tahun 1919/1920) dan sempat merosot tajam pada tahun 1930, sehingga petani mengalami kesulitan untuk membayar pajak.

Menjelang pecahnya Perang Dunia II, pemerintah Belanda memandang perlu untuk secara resmi dan permanen mendirikan suatu lembaga pangan. Tanggal 25 April 1939, lahirlah suatu lembaga pangan yang disebut Voeding Middelen Fonds (VMF). Lembaga pangan ini banyak mengalami perubahan nama maupun fungsi. Secara ringkas, perkembangannya sebagai berikut:
Tugas BULOG semakin bertambah. Komoditi yang dikelola bertambah menjadi gula pasir (1971), terigu (1971), daging (1974), jagung (1978), kedelai (1977), kacang tanah (1979), kacang hijau (1979), telur dan daging ayam pada Hari Raya, Natal/Tahun Baru. Kebijaksanaan Stabilisasi Harga Beras yang berorientasi pada operasi bufferstock dimulai tahun 1970.

Stabilisasi harga bahan pangan terutama yang dikelola BULOG masih tetap menjadi tugas utama di era 1980-an. Orientasi bufferstock bahkan ditunjang dengan dibangunnya gudang-gudang yang tersebar di wilayah Indonesia. Struktur organisasi BULOG diubah sesuai Keppres No. 39/1978 tanggal 6 Nopember 1978 dengan tugas membantu persediaan dalam rangka menjaga kestabilan harga bagi kepentingan petani maupun konsumen sesuai kebijaksanaan umum Pemerintah.

Penyempurnaan organisasi terus dilakukan. Melalui Keppres RI No. 50/1995 BULOG ditugaskan mengendalikan harga dan mengelola persediaan beras, gula, tepung terigu, kedelai, pakan, dan bahan pangan lainnya. Namun, seiring dengan perkembangan ekonomi global, tugas pokok BULOG dipersempit melalui Keppres No. 45 / 1997 tanggal 1 Nopember 1997 yaitu hanya mengendalikan harga dan mengelola persediaan beras dan gula. Selang beberapa bulan, sesuai LOI tanggal 15 Januari 1998, Bulog hanya memonopoli beras saja.

Liberalisasi beras mulai dilaksanakan sesuai Keppres RI no. 19/1998 tanggal 21 Januari 1998 dan tugas pokok BULOG hanya mengelola beras saja. Tugas pokok BULOG diperbaharui kembali melalui Keppres no. 29/2000 tanggal 26 Pebruari 2000 yaitu melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang manajemen logistik melalui pengelolaan persediaan, distribusi, pengendalian harga beras dan usaha jasa logistik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas tersebut tidak berjalan lama karena mulai 23 Nopember 2000 keluar Keppres No. 166/2000 dimana tugas pokoknya melaksanakan tugas pemerintah bidang manajemen logistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akhirnya, Keppres No. 103/2001 tanggal 13 September 2001 mengatur kembali tugas dan fungsi BULOG. Tugasnya melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen logistik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan kedudukan sebagai lembaga pemerintah non departemen yang bertanggung jawab langsung kepada presiden.

PERALIHAN MENUJU PERUM

Selama lebih dari 30 tahun Bulog telah melaksanakan penugasan dari pemerintah untuk menangani bahan pangan pokok khususnya beras dalam rangka memperkuat ketahanan pangan nasional. Manajemen Bulog tidak banyak berubah dari waktu ke waktu, meskipun ada perbedaan tugas dan fungsi dalam berbagai periode. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, status hukum Bulog adalah sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) berdasarkan Keppres RI No. 39 tahun 1978. Namun, sejak krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997 timbul tekanan yang sangat kuat agar peran pemerintah dipangkas secara drastis sehingga semua kepentingan nasional termasuk pangan harus diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Tekanan tersebut terutama mucul dari negara-negara maju pemberi pinjaman khususnya AS dan lembaga keuangan internasional seperti IMF dan World Bank.

Konsekuensi logis yang harus diterima dari tekanan tersebut adalah Bulog harus berubah secara total. Dorongan untuk melakukan perubahan datangnya tidak hanya dari luar negeri, namun juga dari dalam negeri. Pertama , perubahan kebijakan pangan pemerintah dan pemangkasan tugas dan fungsi Bulog sehingga hanya diperbolehkan menangani komoditas beras, penghapusan monopoli impor seperti yang tertuang dalam beberapa Keppres dan SK Menperindag sejak tahun 1998. Keppres RI terakhir tentang Bulog, yakni Keppres RI No. 103 tahun 2001 menegaskan bahwa Bulog harus beralih status menjadi BUMN selambat-lambatnya Mei 2003. Kedua , berlakunya beberapa UU baru, khususnya UU No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli, dan UU No. 22 Tahun 2000 tentang Otonomi Daerah yang membatasi kewenangan Pemerintah Pusat dan dihapusnya instansi vertikal. Ketiga , masyarakat luas menghendaki agar Bulog terbebas dari unsur-unsur yang bertentangan dengan tuntutan reformasi, bebas dari KKN dan bebas dari pengaruh partai politik tertentu, sehingga Bulog mampu menjadi lembaga yang efisien, efektif, transparan dan mampu melayani kepentingan publik secara memuaskan. Keempat , perubahan ekonomi global yang mengarah pada liberalisasi pasar, khususnya dengan adanya WTO yang mengharuskan penghapusan non-tariff barrier seperti monopoli menjadi tariff barrier serta pembukaan pasar dalam negeri. Dalam LoI yang ditandatangani oleh pemerintah Indonesia dan IMF pada tahun 1998, secara khusus ditekankan perlunya perubahan status hukum Bulog agar menjadi lembaga yang lebih efisien, transparan dan akuntabel.

Sehubungan dengan adanya tuntutan untuk melakukan perubahan, Bulog telah melakukan berbagai kajian-kajian baik oleh intern Bulog maupun pihak ekstern. Pertama , tim intern Bulog pada tahun 1998 telah mengkaji ulang peran Bulog sekarang dan perubahan lembaganya di masa mendatang. Hal ini dilanjutkan dengan kegiatan sarasehan pada bulan Januari 2000 yang melibatkan Bulog dan Dolog selindo dalam rangka menetapkan arahan untuk penyesuaian tugas dan fungsi yang kemudian disebut sebagai "Paradigma Baru Bulog". Kedua , kajian ahli dari Universitas Indonesia (UI) pada tahun 1999 yang menganalisa berbagai bentuk badan hukum yang dapat dipilih oleh Bulog, yakni LPND seperti sekarang, atau berubah menjadi Persero, Badan Hukum Milik Negara (BHMN), Perjan atau Perum. Hasil kajian tersebut menyarankan agar Bulog memilih Perum sebagai bentuk badan hukum untuk menjalankan dua fungsi bersamaan, yaitu fungsi publik dan komersial. Ketiga , kajian auditor internasional Arthur Andersen pada tahun 1999 yang telah mengaudit tingkat efisiensi operasional Bulog.

Secara khusus, Bulog disarankan agar menyempurnakan struktur organisasi, dan memperbaiki kebijakan internal, sistim, proses dan pengawasan sehingga dapat memperbaiki efisiensi dan memperkecil terjadinya KKN di masa mendatang. Keempat , kajian bersama dengan Bernas Malaysia pada tahun 2000 untuk melihat berbagai perubahan yang dilakukan oleh Malaysia dan merancang kemungkinan penerapannya di Indonesia. Kelima , kajian konsultan internasional Price Waterhouse Coopers (PWC) pada tahun 2001 yang telah menyusun perencanaan korporasi termasuk perumusan visi dan misi serta strategi Bulog, menganalisa core business dan tahapan transformasi lembaga Bulog untuk berubah menjadi lembaga Perum. Keenam , dukungan politik yang cukup kuat dari anggota DPR RI, khususnya Komisi III dalam berbagai hearing antara Bulog dengan Komisi III DPR RI selama periode 2000-2002.

Berdasarkan hasil kajian, ketentuan dan dukungan politik DPR RI, disimpulkan bahwa status hukum yang paling sesuai bagi Bulog adalah Perum. Dengan bentuk Perum, Bulog tetap dapat melaksanakan tugas publik yang dibebankan oleh pemerintah terutama dalam pengamanan harga dasar pembelian gabah, pendistribusian beras untuk masyarakat miskin yang rawan pangan, pemupukan stok nasional untuk berbagai keperluan publik menghadapi keadaan darurat dan kepentingan publik lainnya dalam upaya mengendalikan gejolak harga.

Disamping itu, Bulog dapat memberikan kontribusi operasionalnya kepada masyarakat sebagai salah satu pelaku ekonomi dengan melaksanakan fungsi usaha yang tidak bertentangan dengan hukum dan kaidah transparansi. Dengan kondisi ini gerak lembaga Bulog akan lebih fleksibel dan hasil dari aktivitas usahanya sebagian dapat digunakan untuk mendukung tugas publik, mengingat semakin terbatasnya dana pemerintah di masa mendatang. Dengan kondisi tersebut diharapkan perubahan status Bulog menjadi Perum dapat lebih menambah manfaat kepada masyarakat luas.

Dan pada akhirnya era baru itu datang juga, sejak tanggal 20 Januari 2003 LPND Bulog secara resmi berubah menjadi Perum Bulog berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2003 yang kemudian direvisi menjadi PP RI No. 61 Tahun 2003. Peluncuran Perum Bulog ini dilakukan di Gedung Arsip Nasional Jakarta pada tanggal 10 Mei 2003.

Visi dan Misi


VISI

Menjadi Perusahaan yang handal dalam mewujudkan Pangan yang Cukup, Aman dan Terjangkau Bagi Rakyat.

MISI

Memenuhi kebutuhan pangan pokok rakyat.



Struktur Organisasi Perum BULOG

sumber http://www.indonesia.go.id

Fadel Muhammad BPK: Gubernur Gorontalo Terbaik


Fadel Muhammad



Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad menerima penghargaan Pencapaian Menuju Tertib Administrasi Keuangan (terbaik) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ketua BPK Anwar Nasution menyerahkan penghargaan itu dalam rangkaian acara HUT ke-60 BPK, di JCC (Jakarta Convention Center), Selasa malam 9 Januari 2007, yang juga dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Ibu Negara.

Hadir juga Ketua MPR Hidayat Nurwahid, Ketua DPR Agung Laksono, Jaksa Agung Abdulrahman Saleh, Menko Polhukkam Widodo AS, Mendagri M. Ma'ruf, Menkeu Sri Mulyani, Menteri Perindustrian Fahmi Idris, Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi, Menteri PU Djoko Kirmanto, Mendiknas Bambang Sudibyo, Menbudpar Jero Wacik, Menkominfo Sofjan Djalil, Kapolri Jenderal Pol. Sutanto, Ketua KPK Taufiqurrahman Ruki dan Juru Bicara Presiden, Andi A. Mallarangeng.

Sejumlah gubernur, bupati/walikota dan ketua DPRD provinsi, kabupaten dan kota serta para pemimpin redaksi media massa juga menghadiri acara itu di antara sekitar 500 undangan. Juga hadir para Ketua BPK dari negara sahabat, antara lain Sri Dato Setia Haji Ambrin Bin Buang (Malaysia), Mohammad Reza Rahimi (Iran), Steve Chapman (Australia) dan Alexander N. Semikolennykh (Rusia), serta para Duta Besar negara sahabat,



Acara diawali sambutan Ketua BPK Anwar Nasution, disusul dengan pemberian penghargaan kepada Fadel Muhammad. Menurut Ketua BPK Anwar Nasution, tujuan pemberian penghargaan ini untuk mendorong dan merangsang Pemerintah Daerah untuk mengelola keuangannya secara tertib administrasi, sesuai standar yang ditetapkan. Dengan demikian, BPK tidak semata-mata mengaudit, namun juga berupaya memberikan apresiasi kepada Pemda yang telah melakukan upaya sungguh-sungguh untuk mencapai hal tersebut.

Sementara Presiden SBY dalam sambutannya berharap kepada seluruh Pemda untuk bekerja dengan sungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan kewajiban menuju transparansi dan akuntabilitas keuangan negara dan daerah. "Insya Allah dengan niat yang ikhlas, kita akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Presiden.

Acara malam pemberian penghargaan ini diakhiri dengan doa bersama oleh Direktur Urusan Agama Pembina Syariah Departemen Agama Dr. Muzakir. Presiden beserta rombongan meninggalkan lokasi tepat pada pukul 20.45 WIB setelah mengikuti jamuan makan malam dengan para tamu undangan di JCC.

Pengusaha Politisi

Ir H Fadel Muhammad, seorang pengusaha dan politisi kelahiran Ternate, 20 Mei 1952 bertepatan hari kebangkitan nasional. Dia anak sulung dari orangtuanya, yang pedagang antarpulau dan guru. Nama Fadel diberikan oleh kakeknya yang melihat dari mata batinnya, bahwa cucunya itu kelak akan lebih baik dan berbeda dengan teman-temannya. Sejak kecil memang perbedaan itu tampak dari perilaku kesehariannya yang bersahaja dan selalu patuh pada orangtua.

Dia menikmati masa remaja idi Gorontalo dan Ternate. Setelah tamat SMA di Ternate, Fadel melanjut ke ITB. Ketika itu kakeknya berpesan, agar Fadel bisa jadi pelaku sejarah dan bukan hanya pembaca sejarah. Semasa kuliah di ITB, dia pun meraih prestasi gemilang. Tahun 1975 dia mendapat penghargaan sebagai mahasiswa teladan. Kemudian mendapat beasiswa dari Caltex dan grant dari Mitsubishi. Fadel mendapatkan tawaran beasiswa untuk belajar di Institut Teknologi California, namun tawaran tersebut ditolaknya.

Jiwa wiraswastanya sudah mulai tampak sewaktu dia masih mahasiswa. Saat itu, antara lain, dia mengubah pola bisnis koperasi mahasiswa, sepenuhnya dikelola mahasiswa. Dia mengkapitalisasi brand ITB untuk memajukan bisnis koperasi itu.

Setelah meraih gelar insinyur tahun 1978, Fadel memilih jadi pengusaha. Dia mendirikan PT Bukaka Teknik Utama. Usahanya berkembang. Kemudian dia juga menjadi eksekutif dan sekaligus pemilik di sejumlah perusahaan nasional dan joint venture dengan perusahaan asing berskala dunia.

Mantan Bendahara DPP Golkar ini terpilih menjadi Gubernur Provinsi Gorontalo dan memimpin daerah ini sejak 10 Desember 2001. Periode pertamanya berakhir 10 Desember 2006 dan dia terpilih kembali melalui Pilkada langsung oleh rakyat dengan suara yang sangat signifikan 80% lebih (tertinggi dari seluruh Pilkada Gubernur). Selain menjabat Gubenrhur Gorontalo, dia juga menjabat Ketua DPD I Golkar di Gorontalo.



Sebagai gubernur, visinya jelas, membangun Gorontalo dari ketertinggalannya agar mandiri. Berbudaya. Bersandar pada moralitas agama. Fadel bertekad mengakselerasi pembangunan Gorontalo sebagai provinsi baru (dimekarkan dari Provinsi Sulawesi Utara pada 2001) untuk mengejar ketertinggalan wilayahnya dari propinsi-propinsi lain.

Menurut Fadel, menjadi gubernur adalah untuk melayani masyarakat dan menjadikan masyarakatnya mandiri. Untuk mewujudkan hal itu dia melakukan banyak acara dan kegiatan.

Alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) 1978, juga salah seorang pendiri Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Setelah menjabat Gubernur Gorontalo, yang fokus mengembangkan pertanian jagung, Fadel dipercaya menjadi Ketua Umum Pengurus Dewan Jagung Nasional.

Fadel pun bisa mewujudkan pesan sang kakek. Sebagai mahasiswa, pengusaha, politisi dan gubernur di daerah asalnya, Fadel sudah mewujudkan pesan kakeknya. Dia memang sudah jadi pelaku sejarah. Dialah yang membawa Gorontalo mengejar ketinggalan.



Salah satu tindakan bersejarah dari kebijakan Fadel adalah pembenahan bandara Limboto. Ketika menerima 500 calon jamaah haji dari Gorontalo, Fadel memaparkan bahwa calon jamaah haji itu tidak perlu lagi harus menempuh jalan darat ke Manado. Sehingga para calon jemaah haji bisa terbang menggunakan pesawat dari Limboto menuju Tanah Suci.

Menjelang tutup tahun 2006 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada para tokoh, pejabat dan masyarakat umum yang dianggap berprestasi dalam berbagai hal. Salah satunya adalah Citra Pelayanan Prima yang dianugerahkan kepada Fadel.

Fadel pernah mengalami perkara kepailitan melawan Bank IFI, ING Barings South East Asia Limited di Singapura, serta Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Ia dinyatakan berutang Rp. 40 miliar kepada Bank IFI, sebesar US$ 4,8 juta kepada ING Barings, dan sebesar Rp 93,2 miliar kepada BPPN. Dalam putusan Pengadilan Niaga Jakarta pada 13 Maret 2001, ia dinyatakan pailit, namun dalam tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung pada 18 Oktober 2004, dia dibebaskan. ►ti/mlp


Nama :Ir H Fadel Muhammad
Lahir :Ternate, 20 Mei 1952
Agama :Islam
Jabatan:Gubernur Gorontalo (2001-2006 dan 2006-2011)
Isteri :Hana Hasanah
Anak :Fikri, Faiz, Fauzan
Saudara:Jehan Nabila, Tania


Pendidikan:
• Fakultas Teknik Industri, Departemen Teknik Fisika ITB, (1972 - 1978)
• Kandidat Doktor program studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Gadjah Mada (2005)

Karir:
• Pengusaha
• Politisi (Partai Golkar)
• Gubernur Gorontalo

Karir Pengusaha:
- Presiden Komisaris/Chairman dari beberapa perusahaan berskala dunia yang dikembangkan sejak awal bersama dengan:
a. PT ARCO CHEMICAL INDONESIA / PT LYONDELL INDONESIA /PT BAYER URETHANES INDONESIA (1987-2004)
(Group ARCO/LYONDELL/BAYER Germany - bidang Petrochemical Industries)
b. PT DOWELL ANADRILL SCHLUMBERGER INDONESIA (1985 -2004) (Group SCHLUMBERGER Perancis, U.S.A, - bidang Oil & Gas Services)
c. PT GEMA BAKER NUSANTARA / PT DWI SENTANA PRIMA (1983-2003) (Group BAKER TOOLS U.S.A - bidang Oil & Gas Services)
d. PT GEMA SEMBROWN / PT SEMBAWANG MARITIME OILFIELD ENGINEERING Indonesia (Joint Venture dengan Group SEMBAWANG Singapore dan Group BROWN & ROOT U.S.A - Bidang Steel Fabricator on Oil & Gas Industry) sejak 1988
e. PT NESIC BUKAKA (Group NEC Japan - bidang telekomunikasi) sejak 1993
- Komisaris Utama INTAN Group (1995-2004), bidang Asuransi dan Keuangan
- Komisaris Utama WARTA Group (1989 - sekarang), bidang Publishing
- Komisaris Utama SIERAD Group (1994 - 1999), bidang Food Industry
- Presiden Direktur BUKAKA Group (1987- 1997), bidang Heavy Industry
- Komisaris Utama BATAVINDO Group (1995 - 2000), bidang Petrochemical

Karir Pemerintahan:
- Gubernur Provinsi Gorontalo (periode 2001 - 2005)
- Ketua Dewan Pembina Badan Kerjasama Pembangunan Regional se-Sulawesi/BKPRS (periode 2003 - 2005)
- Wakil Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia
(periode 2003 - 2007)
- Ketua Dewan Jagung Indonesia (periode 2004)

Legislatif:
- Anggota MPR-RI, Utusan Daerah Periode 1999-2004
Utusan Golongan Periode 1992-1997
Ketua Komisi D, FKP,MPR RI (Sidang Umum 1998)
Anggota Badan Pekerja (1992-1993)

Organisasi Usaha/Profesi:
- Anggota Dewan Pertimbangan KADIN INDONESIA sejak 2003
- Anggota Dewan Pengurus Harian KADIN INDONESIA:
* Ketua Bidang Industri Logam, Mesin, Kimia dan Agroindustri
Periode 1999 - 2003
* Ketua Bidang Industri Periode 1994 - 1999
* Ketua Kompartemen Industri Mesin dan Logam Dasar Periode 1989 - 1994
- Anggota PII (Persatuan Insinyur Indonesia)
- Anggota CEO (Chief Executive Organization)
- Anggota PATI (Perhimpunan Ahli Teknik Indonesia)
- Anggota ASME (The American Society of Mechanical Engineers)

Organisasi Politik:
- Bendahara Umum DPP PARTAI GOLKAR Periode 1999 - 2004
- Ketua Departemen Koperasi dan Wiraswasta DPP GOLKAR
Periode 1993 - 1998
- Ketua DPP Majelis Dakwah Islamiyah Bidang Kepemudaan
Periode 1989 - 1994

Lain-Lain:
- Dewan Kurator Universitas Al-Khairaat dan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Khairaat, Palu
- Anggota Dewan Kehormatan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI)
- Anggota Dewan Penasehat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Periode 1996-2001
- Ketua Departemen Pembinaan Ekonomi Lemah dan Kemasyarakatan (ICMI) Periode 1990-1995
- Nara Sumber Dewan Keamanan Nasional dalam penyusunan bahan-bahan untuk GBHN Periode 1993-1998
- Ketua Harian Tim Asistensi Pengembangan Indonesia Bagian Timur รข€“ KADIN Periode 1993-1997
- Bendahara Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (IA-ITB)
Periode 1987 - 1992
- Sekretaris Jenderal Indonesia Shipowner Association (INSA)
Periode 1986 - 1988

Pengalaman Dalam Kegiatan Internasional:

- Vice President ASEAN Business Forum
- Anggota Chapter Committee Forum Internasional Young President Organization (YPO)
- Ketua Working Group on Industrial Cooperation ASEAN Chambers of Commerce and Industry (WGIC ASEAN CCI)
- Ketua Working Group on Industrial Cooperation of Conferedreation of Asia-Pacific Chambers of Commerce and Industry (WGIC - CACCI)
- Ketua Penyelenggara Industrialists Roundtable ASEAN-European Union, Jakarta, 1997
- Ketua Pelaksana Dialog Industri Barang Modal Timur-Tengah, Jakarta, 1989

Alamat Kantor:Gubernur Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kel. Botu, Kota Timur, Kota Gorontalo, Telp. +62-0453-821277 Fax. 0435-828281

Alamat Rumah Jakarta:Jalan Suwiryo, Menteng, Jakarta Pusat
*** TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)

Muhammad Noeh Mantan Rektor ITS Jadi Menkominfo


Muhammad Noeh


Mantan Rektor Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya, Prof Dr Ir Muhammad Nuh, dipilih Presiden Yudhoyono sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), menggantikan Sofyan Djalil. Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jatim ini menguasai bidang teknologi informasi.

Pria kelahiran Surabaya 17 Juni 1959, anak ketiga dari 10 bersaudara dari keluarga petani, itu adalah lulusan S1 Teknik Elektro ITS pada 1983. Gelar S2 dan S3 diraihnya dari Universite Science et Technique du Languedoc Montpellier Prancis. Dia juga telah dianugerahi gelar guru besar bidang ilmu digital system, 2004.

Suami dari seorang dokter gigi Laily Rachmawati, dan ayah dari seorang putri yang saat ini sedang kuliah di ITS semester dua, Rachma Rizqina Mardhotillah, itu menjabat rektor ITS pada 2003-2007.

Nuh ditelepon oleh staf Presiden SBY pada 5 Mei 2007 untuk menemui Presiden di Puri Cikeas, Bogor. Saat dipanggil itu, Nuh tidak merasa terkejut. Dia sudah menduga bakal dipercaya masuk kabinet. Apalagi setelah berbincang dengan Presiden di Cikeas itu, membahas seputar informasi dan teknologi. Nuh, Ketua Yayasan Pendidikan Al Islah Surabaya, itu sudah yakin bahwa pos yang akan dipercayakan kepadanya adalah Menkominfo.



"Ketika saya dipanggil Presiden ke kediamannya di Cikeas, beliau bilang, tolong dikembangkan ICT (information and communication technology)," kata Nuh. Kendati diminta konsentrasi di bidang teknologi informasi, Nuh mengaku tidak akan mengabaikan bidang lain seperti masalah penyiaran dan pers.

Muhammad Noeh mengatakan akan merencanakan suatu sistem yang terintegrasi antardepartemen, sehingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lebih mudah memantau kinerja tiap departemen.

Setelah mendengar pengumuman reshuffle kabinet yang disampaikan langsung Presiden SBY, Senin 7 Mei 2007, Nuh mengatakan akan segera mempelajari portofolio Departemen Komunikasi dan Informatika serta meneruskan rencana jangka pendek maupun jangka panjang departemen tersebut. Nuh mengaku tidak akan mengubah banyak apa yang sudah berjalan saat ini. Namun, ia berkeinginan menyatukan semua informasi dari tiap departemen dengan konsep information bridge. ►e-ti/


Nama :Prof Dr Ir Muhammad Noeh
Lahir :Surabaya 17 Juni 1959
Agama :Islam
Jabatan:Menteri Komunikasi dan Informatika

Isteri :drg Laily Rachmawati
Anak :Rachma Rizqina Mardhotillah


Pendidikan:
- Fakultas Teknik Elektro ITS, 1983
S2 Jurusan Signaux et System, Universite Science et Technique du Languedoc Montpellier Pranci, 1987
- S3 Jurusan Signaux et System, Universite Science et Technique du Languedoc Montpellier Prancis, 1990

Karir:
- Ketua Jurusan Teknik Elekronika, Politeknik Negeri Surabaya ITS, 1992-1993
- Direktur Politeknik Negeri Surabaya ITS, 1997-2003
- Guru Besar ITS, 2004
- Rektor ITS, 2003-2006
- Menkominfo, 2007-2009
*** TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)

Drs Rudolf Matzuoka Pardede Gubsu Sipil Pertama Sejak Orba


Drs Rudolf Matzuoka Pardede



Rudolf M Pardede Gubernur Sumut ke-16 dan pertama dari kalangan sipil sejak pemerintahan orde baru. Mantan Wakil Gubsu ini dilantik 10 Maret 2006 setelah beberapa lama menjabat sebagai Pelaksana Tugas Gubsu menggantikan Tengku Rizal Nurdin yang tewas akibat kecelakaan pesawat Mandala Senin 5 September 2005.


Pelantikan Rudolf Pardede sebagai Gubernur Sumut periode 2006-2008 oleh Mendagri di Gedung Sasana Bhakti Praja III, Depdagri, Jakarta. Pelantikan itu diawali dengan sidang istimewa DPRD Sumut yang dipimpin Ketua DPRD Sumut A Wahab Dalimunthe SH. Usai pelantikan Gubsu, dilanjutkan dengan pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Utara Ny Vera Natarida Tambunan oleh Ketua umum Tim Penggerak PKK Pusat Ny Ma’ruf.



Drs Rudolf Matzuoka Pardede lahir di Balige, 04 April 1942. Putera dari Dr TD Pardede (dan Ibu Hermina Tambunan), pengusaha terkenal yang pernah dipercayakan sebagai Menteri Berdikari di era pemerintahan Presiden Sukarno (1964), ini menjabat Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut.


Suami dari Vera Natarida Br Tambunan dan ayah dari empat anak (1. Yohana Pardede; 2. Beby Fedy Camelia Pardede; 3. Salomo Tabah Ronal Pardede; dan 4. Josua Andreas Pardede), ini mengecap pendidikan formal di Sekolah Dasar (SD) di Medan 1954, Sekolah Menengah Tingkat I (SMP) di Tanjung Pinang 1957, Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA) di Sukabumi 1960 dan Sarjana Ekonomi di Jepang 1966.

Selain itu, Rudolf juga mengecap pendidikan nonformal Management Course di Inggris, Management Course di Jerman dan Kursus Perantara Pedagang Efek di Amerika.

Sebelum menjadi Wakil Gubernur Sumut, Rudolf menjadi Anggota MPR RI Utusan Daerah Sumut (1999). Dia juga mendirikan dan memimpin (Pimpinan Umum) Harian Perjuangan, Medan (1998-1999).



Dia sudah menjadi aktivis Partai Demokrasi Indonesia sejak 1982, sampai terpilih menjabat Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut (2000-sekarang). Jabatan Ketua DPD PDI-P ini yang mengantarkannya menjabat Wakil Gubernur Sumut berpasangan dengan Tengku Rizal Nurdin.



Sebelumnya Rudolf aktif di perusahaan yang didirikan oleh ayahandanya. Board of Directory TD Perdede Holding Company (1968-1972), Direktur Hotel Danau Toba International (1972-1974), Direktur Pertekstilan TD Pardede (1974-1976), Dewan Komisaris TD Pardede Holding Company (1992-1999), Ketua Badan Pengawas Yayasan TD Pardede Foundation (1992-1999), Presiden Komisaris PT Berkat Kasih Karunia (PTBKK) 1992-1999dan Presiden Komisaris Balai Hermina Jakarta (1990-1999).


Tahun 1969, Rudolf sudah memimpin HIPMI Sumut sebagai ketua. Dia juga menjabat Ketua Umum Kesebelasan Pardedetex (1978-1980), Ketua Umum Dewan Pembangunan Gereja Injil Indonesia (1992-1999), Ketua Dewan Pembina KKI Sumut (2001-kini), Ketua Dewan Pembina Himpunan Abang Beca Sumut/HABSU (2002-kini), Ketua Umum Perhimpunan Lingkungan Hidup Indonesia (2002-kini), Dewan Pembina Serikat Pengacara Indonesia (2003-kini), Dewan Pembina Kesatuan Anak Medan Pecinta Ayam Kinantan Fan Club (2004-kini)



Gubernur Sumut

Provinsi Sumatra Utara terbentuk tanggal15 April 1948 berdasarkan UU No 10 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Sumatra yang ditetapkan oleh KNIP. Dalam UU itu dijelaskan, berhubung dengan luasnya Sumatra, maka perlu dibagi menjadi tiga provinsi dan pemerintahannya diatur berdasarkan kedaulatan rakyat, yakni Sumatra Utara, Sumatra Tengah, dan Sumatra Selatan. Khusus Provinsi Sumatra Utara membawahi tiga keresidenan, yakni Keresidenan Aceh, Keresidenan Sumatra Timur, dan Keresidenan Tapanuli.



Walaupun UU pembentukan Provinsi Sumatra Utara baru ditetapkan pada 15 April 1948, namun setahun sebelumnya Pemerintah Pusat telah mempersiapkan gubernur muda sebagai pemimpin pemerintahan pertama di Sumatra Utara, yaitu Mr SM Amin yang saat itu juga menjabat Kepala Jabatan Kehakiman Daerah Aceh merangkap Wakil Ketua Dewan Perwakilan Keresidenan Aceh.



Kemudian 15 Juli 1948 Gubsu pertama Mr SM Amin dilantik oleh Presiden RI Soekarno di Banda Aceh. Pelantikan di Banda Aceh dilaksanakan karena pada waktu itu Medan sebagai ibukota Provinsi Sumut telah diduduki oleh Belanda. Mr SM Amin sempat memindahkan ibukota Provinsi Sumut ke Pematang Siantar. Namun karena di Pematang Siantar juga diduduki Belanda pada agresi II, maka Mr SM Amin menjalankan roda pemerintahan di Kutaraja (Banda Aceh). Sehingga disitulah Presiden Sukarno melantik Mr SM Amin sebagai Gubernur Sumut pertama.

Di tengah banyaknya rintangan dan tantangan, terutama menghadapi agresi militer Belanda, Provinsi Sumatra Utara terus berkembang di bawah pemerintahan Mr SM Amin. Kemudian MR SM Amin digantikan Dr FL Tobing sejak 1 Desember 1948-31 Januari 1950. Tobing digantikan Sarimin Reksoharjo (14 Agustus 1950-25 Januari 1951). Kemudian Abdul Hakim (25 Januari 1951-23 Oktober 1953), Mr SM Amin (23 Oktober 1953-12 Maret 1956), ST Komala Pontas (18 Maret 1956-April1960), Raja Junjungan Lubis (1 April 1960-5 April 1963), Eny Karim (5 April 1963-15 Juli 1963), Ulung Sitepu (15 Juli 1963-16 November 1965), PR Telaumbanua (16 November 1965-31 Maret 1967).



Kemudian semenjak Orde Baru (1967 hingga 5 September 2005), gubernur Sumut dipimpin oleh orang yang berlatar belakang TNI. Mayjen TNI (Purn) Marahalim Harahap (10 tahun dari 31 Maret 1967-12 Juni 1978), Mayjen (Purn) EWP Tambunan (5 tahun dari 12 Juni 1978 - 13 Juni 1983), Mayjen TNI (purn) Kharuddin Nasution (5 tahun dari 13 Juni 1983 -13 Juni 1988), Letjen TNI (purn) Raja Inal Siregar (10 tahun dari 13 Juni 1988 - 13 Juni 1998) dan Mayjen TNI (Purn) HT Rizal Nurdin (7,5 tahun dari 14 Juni 1998 - 5 September 2005/meninggal dunia), Rudolf M Pardede, sipil pertama sejak pemerintahan orde baru (10 Maret-15 Juni 2008). ► e-ti/tsl


Nama :Drs Rudolf Matzuoka Pardede
Lahir :Balige, 04 April 1942
Agama :Kristen Protestan
Jabatan :Gubernur Sumatera Utara (2006-2008)


Istri :Vera Natarida Br Tambunan
Anak :
1. Yohana Pardede
2. Beby Fedy Camelia Pardede
3. Salomo Tabah Ronal Pardede
4. Josua Andreas Pardede
Ayah:Dr TD Pardede (pernah dipercayakan sebagai Menteri Berdikari di era pemerintahan Presiden Sukarno (1964), lahir 16 Oktober 1916 dan meninggal 18 November 1991)
Ibu:Hermina Tambunan

Pendidikan Formal:
- Sekolah Dasar (SD) di Medan 1954
- Sekolah Menengah Tingkat I (SMP) di Tanjung Pinang 1957
- Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA) di Sukabumi 1960
- Sarjana Ekonomi di Jepang 1966

Pendidikan Nonformal:
- Management Course di Inggris
- Management Course di Jerman
- Kursus Perantara Pedagang Efek di Amerika

Riwayat Pekerjaan:
- Board of Directory TD Perdede Holding Company (1968-1972)
- Ketua HIPMI Sumut (1969)
- Direktur Hotel Danau Toba International (1972-1974)
- Direktur Pertekstilan TD Pardede (1974-1976)
- Ketua Umum Kesebelasan Pardedetex (1978-1980)
- Dewan Komisaris TD Pardede Holding Company (1992-1999)
- Ketua Badan Pengawas Yayasan TD Pardede Foundation (1992-1999)
- Presiden Komisaris PT Berkat Kasih Karunia (PTBKK) 1992-1999
- Presiden Komisaris Balai Hermina Jakarta (1990-1999)
- Aktivis Partai Demokrasi Indonesia (1982-1999)
- Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut (2000-sekarang)
- Pimpinan Umum Harian Perjuangan (1998-1999)
- Anggota MPR RI Utusan Daerah Sumut (1999)
- Wakil Gubernur Sumut (2003-2006)
- Gubernur Sumut periode (2006-2008)

Kegiatan Lain:
- Ketua Umum Dewan Pembangunan Gereja Injil Indonesia (1992-1999)
- Ketua Dewan Pembina KKI Sumut (2001-kini)
- Ketua Dewan Pembina Himpunan Abang Beca Sumut/HABSU (2002-kini)
- Ketua Umum Perhimpunan Lingkungan Hidup Indonesia (2002-kini)
- Dewan Pembina Serikat Pengacara Indonesia (2003-kini)
- Dewan Pembina Kesatuan Anak Medan Pecinta Ayam Kinantan Fan Club (2004-kini)
*** TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)

Abdul Hafiz Anshary Ketua KPU 2007-2012

Abdul Hafiz Anshary


Mantan Ketua KPU Provinsi Kalimantan Selatan (2003-April 2005) Prof Dr Abdul Hafiz Anshary, MA terpilih menjadi Ketua Komisi Pemilihan Umum periode 2007-2012. Ia terpilih aklamasi dalam Rapat Pleno KPU, yang dihadiri enam anggotanya, Selasa 23/10/2007 malam setelah siang harinya dilantik Presiden. Mereka diangkat melalui Keputusan Presiden Nomor 101P Tahun 2007.

Prof Dr H Abdul Hafiz Anshary Az, MA, pria kelahiran Banjarmasin, 14 Agustus 1956 adalah lulusan S-2 dan S-3, Sejarah Peradaban Islam, IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta (2000). S-1 S-1, Peradilan Agama, IAIN Antasari, Banjarmasin (1982).

Guru Besar IAIN Antasari, ini sebelumnya menjabat Ketua KPU Provinsi Kalimantan Selatan (2003-April 2005), Lektor Kepala IAIN Antasari (2001-2002), Ketua Pusat Pengkajian Islam Kalimantan IAIN Antasari (2000-2005) dan Lektor (1998-2000.

Enam dari tujuh anggota KPU terpilih dilantik Presiden. Seorang di antaranya ayakni Syamsulbahri, tidak ikut dilantik karena berstatus tersangka perkara korupsi dan menunggu proses hukumnya selesai lebih dahulu.

Keenam anggota KPU yang dilantik adalah Prof Dr Abdul Hafiz Anshary, MA, Sri Nuryanti, Sip, MA, Endang Sulastri, I Gusti Putu Artha, Andi Nurpati, dan Abdul Aziz. Pelantikan dihadiri anggota KPU periode 2001-2007 yang tersisa, yakni Ramlan Surbakti, Valina Singka Subekti, dan Chusnul Mariyah.


Prof Dr Abdul Hafiz Anshary, MA dipilih atas kesepakatan anggota KPU karena pengalamannya dalam pemilu dinilai lebih baik. Sementara untuk wakil ketua dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu memang tidak ada diatur.

Mendagri Mardiyanto minta KPU baru segera bekerja. Salah satu tugas utama yang harus segera diselesaikan adalah penetapan Sekjen dan Wakil Sekjen KPU yang kosong sejak Mei 2007.

Tugas utama anggota KPU baru tersebut adalah mempersiapkan dan melaksanakan Pemilu 2009. Antara lain merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal Pemilu, melakukan penyesuaian struktur organisasi dan tata kerja Sekretariat KPU, paling lambat tiga bulan setelah pengisian keanggotaan KPU, serta mempersiapkan pembentukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Kemudian akan bekerja sama dengan Bawaslu menyiapkan kode etik, paling lambat tiga bulan sejak terbentuknya Bawaslu.

Juga melakukan verifikasi secara administratif dan faktual serta menetapkan peserta Pemilu, melakukan pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkannya sebagai daftar pemilih,serta Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan.►e-ti/crs



Tajuk Rekan
Selamat Bekerja KPU


Kompas, 24/10/2007: Kontroversi mengenai pengangkatan anggota Komisi Pemilihan Umum berakhir dengan cara yang elegan. Presiden hanya melantik enam anggota KPU.

Anggota KPU terpilih, Syamsulbahri, memecah kebuntuan yang sempat dihadapi dengan meminta kepada Presiden untuk tidak melantik dirinya terlebih dahulu. Ia ingin status hukumnya dibuat jelas agar tidak membebani tugasnya kelak sebagai anggota KPU.

Kita hargai sikap Syamsulbahri untuk mau berbesar hati tidak dilantik dulu. Dengan sikapnya itu, ia bukan hanya mempermudah posisi Presiden karena tidak harus berkonflik dengan DPR, tetapi memungkinkan rekan-rekannya yang lain bisa bekerja lebih dulu.

KPU yang sekarang tidak memiliki kemewahan, termasuk dalam urusan waktu. Praktis hanya 19 bulan waktu yang mereka miliki untuk mempersiapkan pemilu legislatif ataupun pemilihan presiden. Di sela-sela itu, mereka pun harus menyupervisi KPU daerah karena setidaknya ada 13 pemilihan, baik pemilihan gubernur maupun bupati/wali kota, pada tahun 2008.

Beban tugas KPU semakin berat karena tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak berhasil. Apabila terhadap KPU sebelumnya orang masih mau memaklumi kekurangan karena itu adalah pemilu langsung yang pertama, pada pemilu mendatang orang tak akan menoleransi kesalahan ataupun kekurangan yang terjadi.

Untuk itu, para anggota KPU yang dilantik harus segera menata organisasi. Mereka harus segera membagi tugas dan kemudian mengerahkan segenap kemampuan manajerial yang mereka miliki untuk menggerakkan staf di KPU.

Tidak kalah penting perlu segera dilakukan adalah mengidentifikasi persoalan, baik yang langsung terlihat maupun yang kelak kemungkinan akan terjadi. Salah satu antisipasi yang perlu dilakukan adalah apabila UU Pemilu yang sedang dibahas DPR meloloskan usulan bagi munculnya calon independen pada pemilihan presiden mendatang. Itu benar-benar persoalan yang baru.

Masa 19 bulan merupakan ujian yang sesungguhnya bagi anggota KPU. Ibaratnya, tanggung jawab keberhasilan pembangunan demokrasi di pundak mereka.

Agar mereka tidak merasa berjalan sendirian, tentunya para anggota KPU harus mampu melibatkan masyarakat. Sungguh tidak adil apabila kita, masyarakat banyak, tidak mau turut berperan serta. Bagaimanapun keberhasilan pembangunan demokrasi menjadi tanggung jawab bersama kita sebagai bangsa.

Demokrasi pada sebuah negara dikatakan berjalan baik apabila masyarakat dan lembaga masyarakat yang ada mampu memainkan peran positif bagi pembangunan dan sekaligus perbaikan perikehidupan rakyat. Inilah yang harus terus menjadi kesadaran kita bersama karena semua itu masih jauh dari yang kita harapkan bersama.


Nama :Prof Dr H Abdul Hafiz Anshary Az, MA
Lahir :Banjarmasin, 14 Agustus 1956
Agama :Islam
Jabatan:Ketua KPU 2002-2007

Pendidikan:
- S-1, Peradilan Agama, IAIN Antasari, Banjarmasin (1982)
- S-2, Sejarah Peradaban Islam, IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta (1992)
- S-3, Sejarah Peradaban Islam, IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta (2000)

Karir:
- Lektor (1998-2000)
- Ketua Pusat Pengkajian Islam Kalimantan IAIN Antasari (2000-2005)
- Lektor Kepala (2001-2002)
- Guru Besar IAIN Antasari (2002-kini)
- Ketua KPU Provinsi Kalimantan Selatan (2003-April 2005)
- Ketua Komisi Pemilihan Umum (2007-2012)
*** TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)

Drs H Anwar Adnan Saleh Gubernur Sulawesi Barat



Drs H Anwar Adnan Saleh



Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) ini berobsesi mengembangkan kakao menjadi komoditas unggulan yang mendunia dari Sulbar. Obsesi itu didorong tekadnya untuk menyejahterakan rakyat Sulbar sekaligus menjadikan Indonesia sebagai penghasil kakao terbesar kedua di dunia menggeser Ghana.

Sebagai provinsi penghasil kakao terbesar di Indonesia, Sulbar memberikan kontribusi sebesar 20 persen dari produksi kakao nasional. Gubernur Anwar Adnan Saleh menargetkan pada tahun 2010 Sulbar mampu menghasilkan 400 ribu ton kakao per tahunnya. Saat ini masih rata-rata 110-115 ribu ton per tahun.

Sebelum menjabat Gubernur, Anwar Adnan Saleh seorang politisi (Partai Golkar), ia pernah menjabat anggota DPR/MPR pada periode 1999-2004 dari daerah pemilihan Sulawesi Tenggara, duduk di Komisi IV yang membidangi transportasi.

Tokoh yang berperan dalam proses berdirinya Provinsi Sulbar, itu terpilih menjadi Gubernur Sulbar berpasangan dengan Muhammad Amri Sanusi (Wakil Gubernur Terpilih) dalam Pilkada 28 Agustus 2006. Mereka dilantik pada 14 Desember 2006.

Dia menggantikan Syamsul M. Rivai (Penjabat Gubernur 21 Oktober 2005 14 Desember 2006). Sebelum Rivai, jabatan Gubernur Sulbar dipercayakan kepada Oentarto Sindung Mawardi (Penjabat Gubernur 16 Oktober 2004 21 Oktober 2005). Oentarto sebelumnya menjabat Dirjen Otda Depdagri.

Sulawesi Barat dibentuk pada 5 Oktober 2004 berdasarkan UU No 26 Tahun 2004, merupakan provinsi pengembangan dari provinsi Sulawesi Selatan. Provinsi seluas 16.796,19 km2 dan berenduduk 938.254 jiwa, ini beribukota di Mamuju. Penduduknya terdiri dari Suku Mandar (49,15%), Toraja (13,95%), Bugis (10,79%), Jawa (5,38%), Makassar (1,59%) dan lainnya (19,15%). Agama Islam (83,1%), Kristen (14,36%), Hindu (1,88%), Buddha (0,04%), Lain-lain (0,62%).

Bahasa sehari-hari, selain Bahasa Indonesia, juga bahasa Mandar, bahasa Bugis, bahasa Toraja, dan bahasa Makassar.

Sulawesi Barat dikenal sebagai lokasi wisata. Selain kakao, daerah ini juga penghasil kopi robusta ataupun kopi arabika, kelapa, dan cengkeh. Di sektor pertambangan terdapat kandungan emas, batubara, dan minyak bumi.

Provinsi ini terdiri dari lima kabupaten, yakni: Kabupaten Majene, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Utara, dan Kabupaten Polewali Mandar; serta satu kota yakni: Kota Mamuju. ►ti/tsl

***

Obsesi yang digadang-gadang mantan Anggota Komisi IV DPR dan tokoh pembentukan provinsi Sulbar ini tentu bukan isapan jempol belaka. Keinginan untuk mengembangkan komoditas kakao didasarkan atas beberapa alasan. Pertama karena Sulbar menjadi daerah penghasil kakao terbesar di Indonesia. Faktor kedua, karena 60 persen penduduk Sulbar hampir menggantungkan hidupnya dari budidaya kakao.

"Sederhana saja, kalau kakao berhasil kita kembangkan maka akan mempercepat proses pengentasan kemiskinan di Sulbar," ucap Anwar Adnan Saleh. Pria kelahiran Polman (Polewali Mandar), 20 Agustus 1948 ini.

Dia menambahkan bahwa saat ini petani kakao di Sulbar telah memiliki rata-rata 1-2 Ha lahan yang menjadi hak milik sendiri. Namun, ada satu persoalan yang mendera petani kakao karena umumnya tanah mereka tidak bersertifikat sehingga tidak bisa diagunkan di bank untuk kepentingan permodalan. "Sistem yang dikembangkan di perbankan kita kan berdasarkan model jaminan, bukan melihat pada prospek" kritik Anwar.

Kondisi ini yang mendorong Sang Gubernur memberikan kemudahan bagi rakyatnya yang notabene hidupnya bertumpu kepada penghasilan kakao untuk mendapatkan sertifikat dengan program prona.

Tak hanya dari sisi permodalan, pengembangan industri kakao juga didukung dengan pengembangan tekonologi baru. "Jika sebelumnya petani kakao hanya mendapatkan 0,6 ton per Ha, maka dengan teknologi baru dan bibit baru berupa sistem sambung samping hanya dalam 1 tahun 4 bulan bisa panen relatif cepat dan hasil panennya bisa meningkat 3-4 kali lipat dengan mutu yang lebih baik. Sulbar memiliki 156.898 Ha dengan produksi 90.436 ton per tahun. Produksi kakao secara nasional saat ini mencapai 600.000 ton atau setara US$ 700 juta.

Penghasil Terbesar

Meski Sulbar memberikan kontribusi sebesar 20 persen dari produksi kakao nasional dan merupakan provinsi penghasil kakao terbesar di Indonesia tetapi belumlah mampu mengentaskan kemiskinan di seluruh kabupaten di provinsi ke 33 Republik Indonesia ini. Berbagai kendala, seperti minimnya infrastruktur atau aksesibilitas dan teknologi serta rendahnya produktivitas tanaman mengakibatkan potensi ini belum memberikan nilai ekonomi secara signifikan (baca: "Kendala Kami Ada di Infrastruktur").

Selain kualitasnya rendah, jelas Anwar Adnan Saleh, permainan tengkulak pun menyebabkan kerugian cukup besar di tingkat petani. Misalnya harga kakao ditingkat petani dibeli dengan harga Rp 4.500 per kg, sementara harga di pedagang besar di Makassar bisa memperoleh Rp 15.000 per kg, bahkan bisa lebih tinggi lagi di Malaysia. Jika dihitung secara cermat setiap tahun petani kakao Sulbar kehilangan pendapatan sebesar Rp 500 milliar akibat harga kakao ditingkat petani sangat rendah tersebut. Hal yang sangat ironis meski permintaan kakao dunia terus saja meningkat.



Tak bermaksud untuk muluk-muluk, Gubernur Anwar Adnan Saleh menargetkan pada tahun 2010 Sulbar mampu menghasilkan 400 ribu ton kakao per tahunnya. "Untuk saat ini rata-rata baru 110-115 ribu ton per tahun," jelasnya. Komitmen dan keseriusannya kepada potensi kakao dalam memperkuat ekonomi dan kesejahteraan rakyat Sulbar dia tunjukkan dengan memunculkan program "Gerakan Pembaruan Kakao" (cokelat) dengan melibatkan tim-tim ahli dari Universitas Hasanudin Makassar, IPB Bogor dan ITB Bandung untuk membantu menerapkan konsep-konsep yang tepat terhadap pengembangan kakao. "Saya juga telah meminta kepada pemerintah pusat dan kebetulan sudah mendapat persetujuan untuk memindahkan Balai Penelitian Kakao yang saat ini ada di Jember untuk dipindahkan ke Sulbar. Untuk mendukung program itu, saya sudah siapkan lahan 15 Ha dan anggaran dari APBD untuk melengkapi fasilitasnya," jelas Anwar Adnan Saleh yang juga Ketua DPD Partai Golkar Sulbar.

Mengangkat Perekonomian

Gubernur Anwar meyakini jika dikembangkan dengan baik, maka budidaya kakao akan mengangkat perekonomian masyarakat Sulbar. Apa sebabnya, karena kakao telah menjadi komoditas yang mendunia. "Indonesia sendiri menempati nomor tiga di dunia dalam produksi kakao. Nah, jika kita optimalkan adalah sebuah keniscayaan kalau 3-4 tahun kedepan, Indonesia dapat menggeser Ghana di peringkat kedua negara penghasil kakao terbesar di dunia setelah Pantai Gading,"tegas alumni IIP Jakarta.

Saat ini, pasar kakao yang notabene menjadi bahan baku cokelat telah mengglobal di seluruh Eropa, AS dan China. Salah satu keunggulan komparatif yang dimiliki Indonesia karena kakao tidak bisa tumbuh di Eropa ataupun China. "Ini peluang besar bagi Indonesia dan juga Sulbar. Permintaan demikian besar sementara negara penghasil kakao sangat terbatas, nah mengapa kondisi ini tidak bisa kita manfaatkan dengan baik?"

Saat ini, Gubernur Anwar secara aktif telah membangun jaringan pemasaran dengan mengirimkan ahli-ahlinya ke Korea Selatan. Buah yang bisa dipetik, saat ini sudah ada investor dari Korea yang berinvestasi dengan mendirikan pabrik di Mamuju. Tak hanya itu, Anwar juga mengaku telah mengirimkan beberapa profesor ahli kakao yang dimilikinya untuk berbicara dan mempromosikan kakao yang dimiliki oleh Sulbar dalam sebuah pameran dagang di Perancis. Ia berharap, promosi itu akan menarik minat bagi investor asing untuk terlibat dalam budidaya komoditi ini.


Lemahnya pemasaran produk kakao Indonesia diakui secara jujur oleh mantan Ketua Kadin Indonesia jaman Aburizal Bakrie ini. "Saat ini, Malaysia bisa mengekspor 270 ribu ton padahal mereka tidak memiliki kebun kakao. Mereka beli itu dari Indonesia, diolah di Malaysia kemudian mereka ekspor," tuturnya. Ia mengakui jika pasar terbesar kakao Sulbar memang Malaysia. Namun selama ini, petani kakao belum bisa mendapatkan manfaat optimal karena rantai perdagangan harus melalui tengkulak sehingga harga yang diterima petani kakao akan rendah.

"Saya sudah bertemu dengan teman-teman pengusaha dari Malaysia. Mereka bilang kalau pelabuhan Sulbar telah diperpanjang maka mereka akan langsung beli kakao ke kita dengan harga yang lebih kompetitif sehingga lebih menguntungkan petani kita," ungkapnya (Sofyan, Suara Karya, Sabtu, 24 Nopember 2007) ►ti

Nama :Drs H Anwar Adnan Saleh
Lahir :Polman (Polewali Mandar), 20 Agustus 1948
Agama :Islam
Jabatan:Gubernur Sulawesi Barat

Karir:
- Anggota Komisi IV DPR
- Gubernur Sulawesi Barat
*** TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)

Hasan Karman Walikota Singkawang


Hasan Karman

Pasangan Hasan Karman-Edy R Yacoub, dilantik sebagai Walikota dan Wakil Walikota Singkawang periode 2007-2012. Hasan merupakan etnis Tionghoa pertama yang menjadi kepala daerah di Kalimantan Barat. Pelantikan dilakukan Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) LH Kadir dalam Rapat Paripurna DPRD Singkawang Senin (17/12/2007), yang dijaga 780 personel polisi dan TNI.

Dalam Pilkada Kota Singkawang 2007, Kandidat Doktor Hasan Karman, SH, MM dan Edy R Yacoub mengalahkan pasangan incumbent Awang Ischak-Raymundus Sailan dan tiga kandidat lainnya.

Dalam pidato pelantikan itu Wagub Kadir mengatakan, kemenangan Hasan-Edy bukanlah milik mereka berdua atau kelompok tertentu, tetapi kemenangan rakyat Singkawang. Kadir mengingatkan, jika ada perbedaan pendapat atas hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) diharapkan hal tersebut tidak menimbulkan konflik yang bisa mengganggu perekonomian rakyat Singkawang.

Sementara, Hasan Karman menyatakan berkomitmennya untuk memberantas kemiskinan. Untuk itu, dia antara lain, akan menarik investor untuk membuka lapangan pekerjaan di daerah yang terkenal dengan julukan "Kota Seribu Kuil/Pekong" itu. Untuk mendukung hal tersebut, dia akan memangkas birokrasi perizinan yang selama ini turut menyebabkan tingginya ongkos ekonomi.

Kemenangan Hasan disambut warga Singkawang yang menunjukkan adanya kesadaran warga etnis Tionghoa sebagai bagian dari anak bangsa, yang memiliki hak dasar mengembangkan daerahnya dan berkecimpung di ranah politik. Sebagian besar penduduk Singkawang sejak zaman penjajahan Belanda hingga sekarang adalah etnis Tionghoa. ►ti


Hasan Karman-Edy R Yacuob Figur Pemimpin Masa Depan

Hasan Karman-Edy R Yacuob Figur Pemimpin Masa Depan
Kota Singkawang merupakan daerah strategis di Kalbar yang belum terbangun secara maksimal. APBD, DAK dan DAU belum cukup membangun kota tersebut tanpa adanya campur tangan dari pihak luar atau investor. Keinginan yang kuat membangun Kota Singkawang terlihat dari sosok Hasan Karman dan Edy R Yacoub sebagai figur pemimpin masa depan.

Ketika ditemui Equator, Hasan Karman mengatakan banyak hal yang perlu diperjuangkan untuk meningkatkan kemajuan Singkawang dalam semua bidang. Pada dasarnya untuk mewujudkan kemajuan tersebut bukan pekerjaan yang susah, kalau kepala daerahnya memiliki jaringan atau relasi dengan berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri.

"Singkawang sudah membangun, hanya yang dibangun menggunakan dana APBD yang terfokus pada infrastruktur seperti jalan, saluran air dan sebagainya. Kalau kita bilang tidak ada membangun itu juga salah. Tetapi yang dibangun tidak sungguh-sungguh dan belum menyentuh permasalahan yang dihadapi masyarakat," kata Hasan usai menyampaikan viasi-misi di DPRD Singkawang, Senin (29/10).

Sebagai putra daerah Singkawang, Hasan menilai persoalan yang dihadapi di Singkawang masih menyangkut persoalan normatif seperti kemiskinan, pendidikan dan kesehatan. Itu semua terjadi karena kesulitan perekonomian masyarakat. Lapangan pekerjaan kurang memadai dan pembangunan ekonomi juga tidak berjalan.

"Kalau Pemkot mengerti, bagaimana meningkatkan pembangunan ekonomi, maka jangan hanya berkutat pada APBD, DAK dan DAU. Harus ada akses untuk mengundang investor swasta untuk datang," katanya.

Akses investor swasta sudah dimiliki oleh warga Singkawang. Perantau-perantau atau orang kelahiran Singkawang sendiri yang keluar dari daerah kelahirannya sangat banyak. Mengandalkan etos kerja yang ulet, mereka bekerja di luar dan berhasil. Inilah yang harus digalang supaya mereka pulang kampung dan membangun kampung halamannya.

"Bagaimana caranya, Walikota Singkawang nantinya harus berwibawa dan memiliki daya tarik mengajak mereka untuk kembali ke kampung halamannya. Mereka itulah yang nantinya akan membawa modal dari luar untuk mengembangkan daerahnya sendiri," ungkap Hasan.

Diluar investor swasta yang notabene-nya orang Singkawang, walikota yang terpilih juga harus memiliki akses kepada investor lain baik dalam maupun luar negeri. Kalau sudah ada dana APBD, DAK, DAU dan investor swasta ditambah lagi bantuan dari luar negeri, nantinya akan mengembangkan dan mensejahterakan masyarakat Singkawang.

"Mengapa saya katakan demikian, Singkawang merupakan suatu kawasan yang memiliki lahan yang sangat cocok mengembangkan usaha dengan melibatkan pemodal asing yang tidak mengikat," paparnya.

Masyarakat kita masih tertinggal dan miskin, dengan melibatkan investor asing banyak hal yang mereka bisa bantu. Asalkan, Pemkot jangan korupsi atas dana yang dikucurkan. Secara tidak langsung, mereka bukan hanya menanamkan modalnya saja. Melainkan juga membantu masyarakat mengatasi masalah kemiskinan, pendidikan serta kesehatan.

"Mereka dari luar negeri juga selalu membidik masalah-masalah yang demikian, hanya saja tidak pernah dimanfaatkan oleh pemerintah kita," ujarnya.

Berbicara masalah target yang akan diperoleh nantinya, Hasan tidak mau omong besar. Melihat jumlah kandidat yang ikut bersaing, Hasan memprediksikan pasangannya akan mendapatkan 30 persen suara masyarakat Singkawang. Apabila masing-masing kandidat memiliki kekuatan yang sama, maka masing-masing kandidat akan mendapatkan 20 persen suara. Kalau 25 persen plus satu yang diperoleh maka kandidat yang bersangkutan sudah menang tanpa ada putaran kedua.

"Mengapa saya targetkan demikian, karena untuk setiap kecamatan saya sudah 16 bulan melakukan sosialisasi. Sekarang masuk bulan ke 17. Selama saya turun ke setiap kecamatan, penerimaan masyarakat sangat positif, maka saya yakin mereka tidak akan berpindah ke lain hati dalam pemilihan Walikota Singkawang 15 November mendatang," tukas Hasan. (amk) Sumber: http://singkawang.blogs. friendster.com/singkawang/2007/11/hasan_karmanedy.html



Harian Bisnis Indonesia edisi Minggu, 30 Juli 2006

'Itu sebutan politik era kolonial'

Sebagai keturunan etnis Tionghoa, Hasan Karman merasa prihatin. Sebab, sejak penjajahan Belanda hingga era reformasi istilah pribumi dan nonpribumi masih melekat.

Profesi advokat bukan berarti harus melulu berkutat pada urusan hukum. Jika merasa mampu dan mempunyai banyak waktu luang berbagai bidang bisa ditekuni, apakah itu sebagai pelaku bisnis, politikus maupun aktivis sosial untuk kepentingan masyarakat.

Begitulah kira-kira prinsip hidup Hasan Karman, senior partner pada Kantor Hukum Rah & Partner dan Kantor Paten Ambrosius International Patent. Pengacara ini ingin mewujudkan pembauran etnis di Tanah Air secara utuh.

Meski kesibukan sebagai advokat cukup padat dalam menangani keperdataan, hak atas kekayaan intelektual (HaKI) dan pembicara masalah hukum di berbagai seminar, namun waktu untuk berbisnis, berpolitik dan kegiatan kemasyarakatan tetap dijalankan tanpa harus mengorbankan kepentingan lainnya.

Saat ini dia tercatat sebagai pengurus pusat Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PIB) yang tengah sibuk mengatur strategi dalam menghadapi Pemilu 2009.

Begitu juga aktivitas kemasyarakatan yang digelutinya. Sebagai Wakil Ketua Perkumpulan Masyarakat Singkawang dan Sekitarnya (Permasis), Hasan bersama pengurus lainnya getol melakukan kampanye asimilasi etnis guna menghapus istilah nonpribumi bagi keturunan Tionghoa.

Yang tidak kalah menarik adalah beragam bidang bisnis yang digelutinya, mulai dari makanan, batu bata putih sampai penyiaran. Sebagian dari usahanya bermula dari hobi.

Bidang makanan, misalnya, lantaran gemar mencicipi masakan, Hasan membuka usaha restoran. Kini dua gerai rumah makan yang diberi nama Bong berdiri di kawasan Sunter dan Kelapa Gading.

Sedangkan kesenangannya bermain frekuensi sejak remaja disalurkan melalui radio swasta niaga Omega.

"Saran saya, jika ada peluang bisnis pada hobi yang kita tekuni, jangan disia-siakan. Apalagi menghasilkan finansial [uang]," paparnya.

Lantas bagaimana dengan bisnis batu bata, apakah juga dilatarbelakangi hobi mengoleksi material bangunan?

"Ya, nggak lah. Ini murni bisnis, tidak ada hubungan dengan hobi. Prinsipnya, begitu melihat peluang dan bisa menguntungkan, ya... saya sikat," tegasnya.

Bisnis batu bata itu menelan investasi sekitar US$5 juta dan digarap melalui PT Prima Rezeki Pertiwi (PT PRP) dengan membangun pabrik batu bata putih (autoclaved light concrete) pada 2003 di Rangkas Bitung, Banten.

Bukan tanpa alasan berinvestasi bata putih. Hasan melihat pertumbuhan bisnis properti begitu pesat sejak pascakrisis, di mana pembangunan gedung dan perumahan sejak 2001 terus meningkat. Sementara jumlah produsen batu bata sedikit.

Bukan coba-coba
Pengusaha itu menepis anggapan bahwa bisnisnya hanya coba-coba. Sebaliknya dia merasa yakin lima tahun ke depan kebutuhan bata terus meningkat. Meski begitu jumlah produksi tetap belum mampu menutupi permintaan. Apalagi produsennya masih sedikit. Saat ini, termasuk dirinya, baru ada empat pengusaha yang menggeluti bidang tersebut.

Dua tahun sejak mulai berproduksi, dia sudah menerima pesanan bata putih sebanyak 150.000 m3 per tahun. Diharapkan untuk dua tahun ke depan produksinya diprediksi mencapai 400.000 m3 sampai 500.000 m3 per tahun, mengingat permintaan terus berdatangan.

Tapi kenapa bata putih? Material itu kini menjadi tren bagi proyek pembangunan gedung bertingkat dan perumahan mewah. Selain beratnya ringan, tahan panas, dan kedap suara, kualitasnya lebih baik dibandingkan batu bata merah.

"Karena itu perbandingan harganya pun jauh. Batu bata merah sekitar Rp125.000 per m3, sedangkan bata putih saya jual mulai Rp450.000 sampai Rp500.000 per m3. Tergantung ukurannya," jelas Hasan.

Bila volume pesanan tidak menurun, dalam empat tahun investasinya akan kembali.

Sebagai keturunan etnis Tionghoa, Hasan merasa prihatin sebab sejak penjajahan Belanda hingga era reformasi istilah pribumi dan non-pribumi masih melekat. Jika tidak segera dirumuskan solusinya, dan menjadi tanggung jawab bersama, maka rencana pembauran akan sia-sia.

"Perbedaan jarak akan terus meruncing. Sebutan itu merupakan politik kolonial Belanda, tujuannya memecah belah. Padahal, kalau kita mau jujur, wali penyebar agama Islam di negeri ini ada diantaranya keturunan Tionghoa."

Dia tidak sependapat bila kehidupan etnis minoritas dikatakan eksklusif, berkelompok dan tidak membaur. Secara harafiah, keturunan Tionghoa mendambakan asimilasi, hidup rukun bersama penduduk lainnya.

Tapi karena ada penekanan psikologis dari sebagian masyarakat, dimana pengaruh politik 'belah bambu' kolonial Belanda belum pupus dari generasi ke generasi, maka mau tidak mau mereka akhirnya hidup di lingkungannya sendiri.

"Cuma kapan keinginan itu terwujud. Saya akui, memang tidak seperti membalikkan telapak tangan. Perlu waktu. Apalagi di era Orde Baru, perbedaan itu dipelihara selama 30 tahun," paparnya.

Melalui Permasis dia ingin mewujudkan pembauran melalui pendekatan budaya, sosial, dan kebersamaan di berbagai aspek. Salah satunya adalah buku tentang pembauran etnis Tionghoa Singkawang (Kalbar) dengan penduduk setempat yang tengah ditulis.

"Terus terang, meski saya terlahir dari keturunan Tionghoa, tapi saya tidak merasa sebagai orang China. Saya putra Indonesia, begitu juga anak-anak saya," tegasnya.

Cap etnis Tionghoa atau keturunan China harus dihilangkan. Sikap diskriminasi sudah tidak perlu lagi dipelihara. Yang mesti dijunjung tinggi adalah kebersamaan, saling menghormati, dan berbaur satu sama lain.

Cap buruk
Dia memuji sikap pemerintahan mantan presiden Abdurrahman Wahid yang menghapuskan cap buruk itu. Pemerintahan sekarang pun jauh lebih baik, dimana keturunan Tionghoa sudah banyak menjadi pegawai negeri, polisi, tentara, bupati, dan bahkan menteri.

"Contohnya Kwik Kwan Gie, pernah jadi menteri. Lalu Basuki Tjahaja Purnama alias A Hok, kini menjabat Bupati Belitung Timur. Dua tokoh etnis itu merupakan hasil nyata era reformasi," ungkap Hasan.

Pada dasarnya keturunan Tionghoa sama seperti halnya masyarakat lain, mampu menjadi warga negara yang baik. Hanya saja kesempatan seperti itu tidak pernah ada di masa Orde Baru. Justru yang terjadi pengkotak-kotakan etnis dan penajaman diskriminasi.

"Saya sedih, ketika di SMA dan perguruan tinggi mulai merasakan ketidakadilan itu. Saya tersisih dari pergaulan hanya karena mata saya sipit dan kulit putih. Padahal ketika masih kecil hampir tidak pernah merasakan perbedaan, saya berbaur dengan anak-anak setempat."

Agar hal itu tidak terulang kembali, dia menyekolahkan anak-anaknya pada institusi pendidikan yang anti-diskriminasi, serta memberi pengertian tentang pembauran dalam arti yang luas kepada keluarganya.

"Ini penting sekali. Terutama dorongan psikologis agar anak-anak tidak sedih atau kecewa jika di tengah pergaulan mendapat sikap diskriminasi dari seseorang atau kelompok yang masih memelihara cap buruk itu," katanya.

Hasan juga menyesali tindakan massa yang cenderung berbau rasial jika ada peristiwa kriminal yang dilakukan keturunan Tionghoa. Fenomena itu sebagai bukti nyata bahwa sebagian masyarakat masih mewarisi budaya diskriminasi kolonial Belanda.

Mestinya, menurut dia, tindakan itu tidak perlu terjadi mengingat pelaku kriminal itu adalah manusia yang mempunyai banyak kekurangan. Seperti halnya anggota masyarakat pada umumnya, berbuat kesalahan karena emosi berlebihan.

Tapi kenapa jika pelakunya dari etnis minoritas, tindakan rasialis begitu cepat tersulut. Massa memusuhi anggota etnis lainnya, yang dianggap turut bertanggung jawab atas dosa satu orang. Sikap yang tidak adil dan kurang bijaksana.

Melihat fakta tersebut dia meminta pemerintah agar melibatkan banyak tokoh masyarakat guna meredam tindakan rasialis, sekaligus menghapus sikap yang tidak bertanggung jawab.

Sangat tidak adil, di satu sisi keturunan Tionghoa ingin membaur, di sisi lain masih ada sikap diskriminatif dan rasialis dari anggota kelompok masyarakat.

Sudah saatnya perilaku semacam itu dihilangkan. Adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan komponen masyarakat untuk mengkampanyekan asimilasi, serta menjadikan pembauran sebagai ideologi bangsa. ( sinano@bisnis.co.id)

Oleh S. Hadysusanto
Wartawan Bisnis Indonesia



Wawancara:
'Waktu saya kecil tidak ada perbedaan'

Profesi advokat yang digeluti Hasan Karman, merupakan 'kompensasi', lantaran dia tidak bisa menjadi polisi di era Orde Baru yang menghambat anak keturunan Tionghoa memasuki institusi tersebut. Tapi dia tidak patah semangat. Baginya mengabdi di bidang hukum tidak harus mengenakan seragam kepolisian.

Berikut kutipan wawancara.

Pendidikan formal Anda hukum, lantas apa yang melatarbelakangi keberhasilan di bisnis?
Pendidikan bisnis dari ibu saya. Kebetulan beliau buka toko kelontong. Selepas sekolah saya bantu berdagang. Itu sebabnya saya paham dalam urusan jual beli. Mungkin saja bakat bisnisnya menurun ke saya.
Seusai kuliah atau sebelum saya menjadi advokat saya bekerja ke Barito Pacific Timber Group selama delapan tahun. Jabatan terakhir saya asisten direktur dari sebelumnya manajer SDM dan kepala perwakilan untuk Banjarmasi-Pontianak.
Jangan salah, selain hukum saya mengambil strata dua bidang manajemen di Sekolah Tinggi Managemen PPM. Dan kini saya tengah menempuh S3 di Universitas Negeri Jakarta mengambil bidang Managemen Lingkungan.

Mengapa Anda ingin memasuki dunia politik?
Semua orang ingin duduk di pemerintahan, tapi belum tentu mampu memimpin rakyat. Sangat tidak mudah. Begitu juga masyarakat yang akan dipimpinnya, belum tentu respek dan bakal memilihnya. Semua itu kembali kepada manusianya itu sendiri.
Saya memang suka politik, sebab bidang itu bagian dari kemasyarakatan yang saya tekuni pada saat kuliah. Saya aktif di banyak organisasi masyarakat.
Tapi saya menolak anggapan masuk partai lantaran semata-mata ingin jadi presiden, menteri, gubernur, bupati atau anggota DPR. Bukan itu tujuan saya.
Sejauh ini saya memang ditawari menjadi kandidat Walikota Singkawang, tempat kelahiran saya oleh beberapa partai,pada Pilkada 2007. Tapi saya belum memutuskan, meski ada dorongan hati kecil saya ingin memperbaiki pembangunan di sana agar tidak tertinggal.

Sebenarnya keinginan Anda itu apa?
Dari kecil saya ingin jadi polisi atau tentara. Kenapa? Saya ingin keadilan dirasakan oleh seluruh rakyat di negeri ini, termasuk etnis Tionghoa yang selama ratusan tahun hidup dalam diskriminasi. Saya sedih sekali berada di tengah kehidupan itu.
Ketika kecil saya tidak merasakan adanya perbedaan pribumi dan nonpribumi. Saya bermain, berbaur dengan anak-anak setempat tanpa ada perbedaan ras.

Pewawancara: S.Hadysusanto
Sumber: Bisnis Indonesia 30 Juli 2006


DR(Cand.) Hasan Karman, S.H, M.M


Koran National News, Jumat 24 November 2006

"Menyekolahkan anak pada institusi pendidikan yang antidiskriminasi sangat penting. Terutama ini menjadi dorongan psikologis agar anak-anak tidak sedih atau kecewa jika di tengah pergaulan mendapat sikap diskriminasi dari seseorang atau kelompok yang masih memelihara cap buruk itu."

Hasan Karman, Presiden Komisaris PT Prima Rezeki Pertiwi mengungkapkan hal itu sebagai alasan mengapa ia menyekolahkan anak-anaknya pada institusi pendidikan yang antidiskriminasi.

Why Him

PENDERITAAN yang pernah dialami Hasan Karman hanyalah sekelumit dari ketidakadilan yang bertahun-tahun mendera suku Tionghoa di Tanah Air. Kegigihannya terus mencari jalan untuk mendorong terciptanya keadilan di negeri ini patut mendapat apresiasi.

Kesuksesannya dalam bidang bisnis tak menyurutkan Hasan untuk terus berkiprah mendorong terciptanya keadilan yang lebih sempurna. Terlebih karena langkah terpuji itu ia lakukan mulai di dalam keluarga sendiri, sebelum kemudian berkiprah lewat organisasi masyarakat dan politik.

Kini setelah keadilan itu semakin baik di negeri ini, terutama terhadap suku Tionghoa, putra Indonesia antidiskriminasi ini tak lantas berhenti berbuat bagi kemajuan bangsa dan negara. Paling tidak, ini terlihat dari keaktifannya dalam partai politik, dan visi realistisnya terhadap pembangunan Singkawang, Kalimantan Barat, kota kelahirannya.

Hasan Karman
Getol Hapus Diskriminasi

'Penderitaan' yang dialaminya menjadikan Hasan Karman tertantang. Karena itu, dia tak berhenti menyuarakan antidiskriminasi.

Terlahir dari suku Tionghoa tak mengubah keyakinan Hasan Karman bahwa ia adalah putra Indonesia. Kebanggaan sebagai putra Indonesia itu ditunjukkan sejak kecil. Di kota kelahirannya, Singkawang, Kalimantan Barat, pria yang menamatkan pendidikan dasarnya di SD Katolik Bruder, Singkawang, ini selalu membaur dan bermain bersama anak-anak sebayanya tanpa adanya perbedaan. Dan Hasan sangat menikmati masa-masa kecilnya yang jauh dari diskriminasi tersebut.

Tapi masa-masa bahagia itu berlalu saat memasuki sekolah lanjutan atas hingga perguruan tinggi. Di sini, Hasan mengalami 'penderitaan' baru karena ia mulai merasakan ketidakadilan.

"Saya tersisih dari pergaulan hanya karena mata saya sipit dan kulit putih," ujarnya. Padahal, persoalan seperti ini sama sekali tak pernah menderanya di masa kecil

'Penderitaan' panjang tersebut tak membuat Hasan berputus asa. Sebaliknya, kebanggaan sebagai putra Indonesia mendorong suami Emma Febri ini untuk ikut mendorong terciptanya keadilan di negeri yang bersuku bangsa majemuk ini.

Dan itu diawali dari keluarga sendiri. Agar ketidakadilan tersebut tak terulang, Presiden Komisaris PT Prima Rezeki Pertiwi ini menyekolahkan anak-anaknya di institusi pendidikan yang antidiskriminasi. Hasan juga selalu memberikan pengertian tentang pembauran dalam arti yang luas kepada keluarga.

Di luar itu, Hasan mengkampanyekan pembauran melalui organisasi kemasyarakatan Perkumpulan Masyarakat Singkawang dan Sekitarnya (PERMASIS). Hasan yang duduk sebagai wakil ketua di organisasi itu bersama pengurus lainnya getol melakukan pembauran etnis guna menghapus istilah nonpribumi bagi suku Tionghoa.

"Lewat Permasis, saya ingin mewujudkan pembauran melalui pendekatan budaya, sosial dan kebersamaan di berbagai aspek. Meski terlahir dari suku Tionghoa, saya tidak merasa sebagai orang China. Saya putra Indonesia. Begitu pula anak-anak saya." jelasnya.

Kini, Hasan Karman mengaku sedikit lega. Persoalan diskriminasi lambat-laun sudah tergerus. Pemerintahan saat ini jauh lebih baik. Suku Tionghoa sudah banyak menjadi pegawai negeri, polisi, tentara, bupati bahkan menteri.

"Contohnya Kwik Kian Gie, pernah menjadi menteri, dan Basuki Tjahaja Purnama yang kini menjabat Bupati Belitung Timur. Dua tokoh itu merupakan hasil reformasi," terangnya.

Politik Adalah Akal Sehat

SELAIN pengusaha, Hasan Karman juga dikenal sebagai seorang politisi. Kiprahnya di dunia politik dimulai pada 2004 ketika menjadi calon legislatif (caleg) DPR dari Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PPIB) untuk pemilihan daerah Kalimantan Barat. Tapi karena minimnya persiapan ia gagal meraih kursi Dewan.

Kegagalan itu tak membuat Hasan patah arang dan meninggalkan organisasi politik, pasalnya berorganisasi sudah menjadi kegemarannya sejak di bangku kuliah. Bahkan setelah lulus, ayah dari Stella, Sonya dan Shianne ini juga aktif di banyak organisasi kemasyarakatan.

Pengalaman itu ditambah pengetahuan dan wawasan serta pergaulan dan lobi yang cukup luas pula, mengantarkan Hasan menjadi aktivis di Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PPIB). Kini di tengah kesibukannya sebagai pengusaha dan advokat di Law Firm RAH & Partner, Kantor Paten Ambrosius International Patent, ia juga duduk sebagai Bendahara Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PPIB.

"Saya memang suka politik karena politik itu adalah akal sehat," ujarnya.

Tapi ia menolak masuk partai lantaran semata-mata ingin menjadi presiden, menteri, gubernur, bupati, atau anggota DPR. "Bukan itu tujuan saya," tegasnya.

Lantas apa yang menjadi tujuan sebenarnya? "Saya hanya ingin memberi kontribusi kepada daerah kelahiran dan bentuk kepedulian saya sebagai warga negara Indonesia terhadap masalah negara," imbuhnya.


Dijagokan Jadi Walikota


PEMILIHAN Walikota dan Wakil Walikota Singkawang, Kalimantan Barat, baru akan berlangsung pada 2007 mendatang. Tapi nama-nama kandidat sudah mulai dilambungkan. Salah satu sosok yang disebut-sebut berpeluang menduduki jabatan itu adalah Hasan karman.

"Sejauh ini saya memang ditawari menjadi kandidat Walikota Singkawang, tempat kelahiran saya, oleh beberapa partai dalam pilkada mendatang. Saya sendiri belum memutuskan, meski dorongan hati keci saya ingin memperbaiki pembangunan di sana agar tidak tertinggal," kata Hasan.

Dorongan itu sendiri muncul karena Hasan karman memiliki visi yang realistis untuk pembangunan Singkawang. Visinya antara lain ingin memajukan kota kelahirannya sebagai kota industri, perdagangan, jasa, pariwisata, dan bidang-bidang krusial lainnya.

Dalam melaksanakan visinya itu, menurut Hasan, Singkawang tidak bisa dilepaskan dari kerjasama dengan Bengkayang dan Sambas. Ketiga kota ini memiliki keterkaitan historis dan kepentingan yang tidak terpisahkan.

"Untuk menghadirkan investor di Singkawang, harus diciptakan gula. Seperti pepatah, dimana ada gula di situ ada pula semut. Saya memiliki kiat untuk itu," jelasnya.

Belajar Dagang Sejak Kecil

SAMA seperti anak suku Tionghoa lain, Hasan Karman tak bisa seenaknya menghabiskan waktu senggangnya untuk bermain. Sepulang sekolah di SD Katolik Bruder, Singkawang, Hasan kecil biasanya langsung pulang ke rumah. Selepas mengganti seragam sekolah dan makan siang, ia bergegas menghampiri ibunya yang membuka warung kelontong. Bukan untuk mengambil makanan kecil, atau sekadar bercengkerama bersama ibunya, tapi membantu melayani para pembeli.

Rutinitis yang berjalan hingga ia menamatkan pendidikan di SMP Katolik Bruder ini lambat-laun menempa Hasan untuk memahami seluk-beluk dagang. Bahkan, bakat bisnis dari ibu kemudian menurun ke Hasan.
Terbukti setelah sempat menduduki berbagai jabatan di Barito Pasific Group, Hasan mulai merambah ke dunia bisnis. Bisnis yang digelutinya mulai dari makanan, batu bata putih, dan media elektronik radio.

Di bidang makanan, Hasan membuka usaha restoran. Kini ia memiliki dua gerai rumah makan yang diberi nama Restoran Bong di Kawasan Sunter dan Kelapa Gading. Untuk bisnis batu bata putih, ia garap lewat PT Prima Rezeki Pertiwi. Bisnis batu bata tersebut menelan investasi sekitar 5 juta dollar AS. Pabrik batu batanya terletak di Rangkas Bitung, Banten. Di bidang media elektronik, Hasan yang memiliki hobi bermain frekuensi sejak remaja ini mendirikan Radio Niaga Omega.

Beragam usaha yang digeluti pengusaha ini tak terlepas dari prinsip bisnis yang dipegang Hasan. "Kalau ada peluang usaha dan menguntungkan, ya...saya ambil," jelasnya.

Bisnis batu bata putih, misalnya menurut Hasan sangat berprospek. Kebutuhan batu bata putih untuk lima tahun ke depan akan terus meningkat. Meski begitu, jumlah produksi tetap belum mampu menutupi permintaan. Apalagi produsennya masih sedikit. "Itu alasan kenapa saya masuk ke bisnis ini," terangnya. (National News, 24 November 2006)

Nama :Hasan Karman, SH, MM
Lahir :Singkawang, 6 Agustus 1962
Jabatan:Walikota Singkawang
Istri :Emma Febri
Anak :Stella, Sonya dan Shianne


Pendidikan:
- SD Katolik Bruder, Singkawang (1969-1975)
- SMP Katolik Bruder, Singkawang (1976-1979)
- SMA Kolese St. Yusuf, Malang (1979-1982)
- S1 Universitas Indonesia Fak. Hukum (1982-1988)
- S2 Sekolah Tinggi Manajemen PPM Jakarta (1995-1996)
- S3 Universitas Negeri Jakarta (2005-sekarang)

Karir:
- Staf Personalia & Umum Barito Pacific Group (1988-1989)
- Deputy Factory Manager Barito Pacific Group (1989-1991)
- Kepala Perwakilan Banjarmasin-Pontianak Barito Pasific Group (1992-1996)
- General Manager PT Panca Metta Jakarta (1997-2003)
- Advocat Senior Lawfirm Hasan, Samudra & Partners (2002-sekarang)
- Senior Partnet Law Firm RAH & Partners, Kantor Paten Ambrosius International Patent (2003-sekarang)
- Presiden Komisaris PT Prima Rezeki Pertiwi (2003-sekarang)
- Ketua Dewan Pimpinan Nasional Bidang Otonomi Daerah Partai Perhimpunan Indonesia Baru (2006-sekarang)
- Pemilik Restauran Bong
- Pemilik Radio Omega
- Walikota Singkawang, 17 Desember 2007-2012
*** TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)

Prof Dr Abdul Mukthie Fadjar SH, Wakil Ketua MK 2008-2011




Abdul Mukthie Fadjar SH, Prof Dr terpilih menjadi wakil ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2008-2011. Pria kelahiran Jogjakarta, 24 Desember 1943, ini mendampingi Mohammad Mahfud MD yang terpilih menjadi ketua. Ia menggantikan Mohamad Laica Marzuki SH, Dr H yang sudah memasuki masa pensiun.

Pemilihan berlangsung terbuka di ruang sidang pleno gedung MK, Jakarta, Selasa (19/8/2008). Pemilihan berlangsung alot dalam tiga putaran.

Putaran pertama, empat hakim konstitusi meraih suara, yakni Abdul Mukthie Fadjar (dua suara), Maruarar Siahaan (dua suara), M Akil Mochtar (tiga suara), dan M Arsyad Sanusi (satu suara). Satu suara, abstain.

Sesuai Tata Tertib MK, jika belum ada yang meraih 50 persen suara, proses pemilihan dilanjutkan ke putaran kedua. Pada putaran kedua, Mukthie meraih empat suara, Maruarar tiga suara, dan Akil dua suara. Belum juga ada yang mencapai 50 persen suara. Pemungutan suara putaran ketiga dilakukan dengan memilih dua kandidat peraih suara tertinggi. Akhirnya, Mukhtie, lulusan Fakultas Hukum UGM pada 1970, terpilih dengan meraih lima suara, mengalahkan Maruarar yang meraih empat suara.


Guru Besar Jadi Hakim MK

Pria kelahiran Jogjakarta, 24 Desember 1943 ini diangkat jadi hakim konstitusi atas pilihan pemerintah. Guru besar Universitas Brawijaya Malang ini adalah lulusan sarjana hukum Universitas Gajah Mada 1970 dan Pasca Sarjana dari Universitas Airlangga Surabaya 1985.

Abdul Mukthie Fadjar was born in Yogyakarta, 24 December 1942. This professor of the Faculty of Law, Brawijaya University, Malang finished his bachelor degree in law in Gadjah Mada University, Yogyakarta in 1970 and his master degree in Airlangga University, Surabaya (1985).

He was a chief of the Committee of the General Election for East Java Province. He considers the Constitutional Court as a credible institution, which has judicial power. It is a guardian of the constitution in order to build a democratic state as well as governance based on the rule of law. This father of four children, who was a rector in Widya Gama University, Malang, promises to implement this mandate given by the state well. ►mk


Nama : Prof Dr Abdul Mukthie Fadjar SH
Lahir: Jogjakarta, 24 Desember 1943
Jabatan:
- Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi 2008-2011
Pendidikan:
Sarjana hukum Universitas Gajah Mada 1970
Pasca Sarjana dari Universitas Airlangga Surabaya 1985.
Karir:
- Hakim Mahkamah Konstitusi
- Guru besar Universitas Brawijaya Malang

Alamat: Kantor Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat No. 7, Jakarta Pusat Telp. (021) 3520173
*** TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)

Mohammad Mahfud MD Ketua Mahkamah Konstitusi 2008-2011


Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD, SH, SU

Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD, SH, SU, terpilih menjadi ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2008-2011. Ia didampingi Abdul Muhktie Fadjar sebagai wakil ketua MK. Pemilihan berlangsung terbuka di ruang sidang pleno gedung MK, Jakarta, Selasa (19/8/2008). Mahfud menggantikan Jimly Asshiddiqie yang sudah dua periode menjabat ketua MK.

Pemilihan Ketua MK yang diikuti sembilan hakim konstitusi berlangsung dua putaran. Pada putaran pertama, Mahfud dan Jimly sama-sama meraih empat suara dan satu suara abstain. Pada putaran kedua, Mahfud unggul atas Jimly dengan 5-4 suara.

Mahfud, pria kelahiran Sampang, Madura, 13 Mei 1957, itu adalah alumnus dan guru besar Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, juga lulusan Fakultas Sastra dan Kebudayaan serta doktor hukum tata negara UGM. Sebelumnya, ia anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPR dan mantan Menteri Pertahanan di era Presiden Gus Dur (Kabinet Persatuan Nasional). Ia terpilih menjadi hakim konstitusi di DPR dan dilantik menjadi hakim konstitusi pada 1 April 2008.

Suasana demokratis terlihat selama proses pemilihan. Mahfud, sesaat setelah terpilih, langsung menghampiri Jimly dan saling berjabat tangan. Jimly pun mengucapkan selamat dan mendukung ketua baru MK. Mahfud juga menilai Jimly Asshiddiqie telah membawa MK dikenal publik sebagai lembaga yang transparan dan akuntabel. Kemudian ia berjanji akan menjaga independensi dan netralitas MK serta bertindak sebagai negarawan dalam setiap keputusannya. Sekarang, saya menjadi negarawan, dulu politikus,'' kata Mahfud. Selama ini Jimly pun, selaku ketua MK, telah menunjukkan diri sebagai negarawan.

Sementara, pemilihan wakil ketua MK berlangsung lebih a lot dalam tiga putaran. Putaran pertama, empat hakim konstitusi meraih suara, yakni Abdul Mukthie Fadjar (dua suara), Maruarar Siahaan (dua suara), M Akil Mochtar (tiga suara), dan M Arsyad Sanusi (satu suara). Satu suara, abstain.



Sesuai Tata Tertib MK, jika belum ada yang meraih 50 persen suara, proses pemilihan dilanjutkan ke putaran kedua. Pada putaran kedua, Mukthie meraih empat suara, Maruarar tiga suara, dan Akil dua suara. Belum juga ada yang mencapai 50 persen suara. Pemungutan suara putaran ketiga dilakukan dengan memilih dua kandidat peraih suara tertinggi. Akhirnya, Mukhtie, lulusan Fakultas Hukum UGM pada 1970, terpilih dengan meraih lima suara, mengalahkan Maruarar yang meraih empat suara.


Hakim Mahkamah Konstitusi Periode 2008-2011
Ketua :Moh Mahfud MD (DPR)
Wakil Ketua:Abdul Mukthie Fadjar (Presiden)
Anggota:
Jimly Asshiddiqie (DPR)
Akil Mochtar (DPR)
Ahmad Shodiki (Presiden)
Maria Farida Indrati (Presiden)
Maruarar Siahaan (MA)
M Arsyad Sanusi (MA)
Muhammad Alim (MA)



Biografi
Nama :Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD, SH, SU
Lahir:Sampang, Madura, 13 Mei 1957
Agama:Islam
Jabatan:Ketua Mahkamah Konstitusi, 2008-20111

Pendidikan:
- Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta
- Fakultas Sastra dan Kebudayaan UGM
- Doktor hukum tata negara UGM, 1993

Karir:
- Ketua Mahkamah Konstitusi, 2008-2011
- Hakim Konstitusi, 2008-2013
- Anggota DPR (Fraksi PKB), 2004-2008
- Menteri Pertahanan Kabinet Persatuan Nasional, 1999-2001
- Dosen, Guru Besar Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta

Alamat: Mahkamah Konstitusi RI Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Telp. 23529000

►ti
*** TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)

H Pahri Azhari Bupati Muba


H Pahri Azhari

Melihat penampilannya yang sederhana, mungkin tiada yang menduga kalau H Pahri Azhari, ini seorang pengusaha sukses. Berbekal ilmu yang dimilikinya, pengusaha yang juga politikus dari Partai Amanat Nasional (PAN), ini tidak hanya sukses sebagai pengusaha tapi juga sukses menjadi seorang Bupati Musi Banyuasin (Muba) dengan semboyan Serasan Sekate.

Pusat Data Tokoh Indonesia mencatat, mantan anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin dari Partai Amanat Nasional, ini sebelumnya terpilih sebagai Wakil Bupati Musi Banyuasin periode 2007-2012 mendampingi Alex Noerdin. Kemudian, setelah Alex Noerdin mengundurkan diri untuk maju dalam Pemilihan Umum Gubernur Sumatera Selatan, Pahri Azhari dilantik sebagai Bupati Musi Banyuasin pada tanggal 29 Juli 2008.

Dari profesi pengusaha menjadi Bupati yang mengemban tugas untuk menyejahterakan rakyat banyak bukanlah hal yang mudah, tapi tidak bagi seorang Pahri. Berbekal kepiawaian suami Hj Lucianty Pahri di dunia politik, ternyata membawanya menuju sukses di kursi birokrat. Menjadi orang nomor satu di Kabupaten Muba, menggantikan Ir H Alex Noerdin yang kini meraih tanggung jawab yang lebih besar lagi sebagai Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Pahri mengemban seabrek tugas yang dipercayakan total kepadanya.

Melanjutkan programnya bersama Alex Noerdin, sang pelopor pendidikan dan pengobatan gratis, Pahri mampu menjalankan semua tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Bahkan tanpa seorang Alex Noerdin, ternyata Pahri mampu menjalankan semua roda pembangunan di Kabupaten Muba. Semua karena kecerdasan dan kebijakan Pahri yang memang patut untuk diteladani.

Lewat kebijakan-kebijakannya, Pahri telah membukti kemampuan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Sekolah dan berobat gratis programnya bersama Sang Relawan Ungu berjalan dengan sukses. Bahkan bagi yang telah menyelesaikan sekolahnya di tingkat SLTA diberikan pembekalan pelatihan operator migas yang kelak akan menembus pasar kerja hingga ke luar negeri yang diharapkan membawa generasi muda Muba menuju masa depan yang cemerlang. Keharusan yang ditekankan Pahri kepada investor asing di Kabupaten Muba untuk memprioritaskan tenaga kerja putra daerah menjadikan rakyat Muba semakin tersanjung.

Padahal, kondisi keuangan Pemkab Muba di tahun pertama dia dilantik sebagai Bupati Muba menggantikan Alex Noerdin, tidak mencapai target. Semua dikarenakan perekonomian global yang telah membuat perekonomian rakyat Muba terpuruk dengan anjloknya harga karet dan sawit yang merupakan mata pencaharian utama rakyat Muba.

Tapi di tengah keterpurukan pendapatan daerah, Pahri tetap mengambil kebijakan bahwa anggaran untuk sekolah dan berobat gratis tidak akan berkurang. Semua untuk rakyat Muba yang sejahtera, sehat dan berkualitas. Artinya, di tengah himpitan ekonomi pun Pahri tetap mengutamakan pembangunan sumber daya manusia yang bermutu.

Memberikan kemudahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan investor Pahri pun memberikan kebijakan lewat Layanan Terpadu Satu Pintu. Hasilnya dalam hitungan bulan jabatannya sebagai Bupati Muba, Pahri pun mendulang penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Taufik Effendi, pada 31 Oktober 2008. Pahri menjadi cermin bagi bupati dan walikota di Sumsel karena satu-satunya bupati yang memberikan pelayanan terpadu satu pintu. Piagam Citra Pelayanan Prima pun dianugrahkan oleh Taufi Effendi kepada H Pahri Azhari.